JAKARTA | isnews.net | Rencana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai pusat pengobatan bagi ribuan warga Gaza, Palestina, menuai kritik tajam dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi justru menguntungkan Israel dan Amerika Serikat.
Anwar menilai, langkah membawa sekitar 2.000 warga Gaza yang terluka akibat perang Hamas–Israel ke Indonesia, meski tampak mulia, harus ditelaah secara mendalam. Ia mengingatkan bahwa Israel selama ini mengincar penguasaan penuh atas Jalur Gaza, dan upaya tersebut didukung oleh Presiden AS Donald Trump.
“Kalau warga Gaza diangkut keluar, berarti Israel akan lebih leluasa mengambil alih wilayah itu. Ini justru bisa sejalan dengan tujuan mereka,” kata Anwar dalam pernyataannya, Jumat (8/8/2025).
Sehari sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan penyiapan Pulau Galang sebagai lokasi perawatan medis bagi warga Gaza. Langkah ini, menurut Istana, merupakan wujud nyata komitmen kemanusiaan Indonesia di tengah konflik yang telah menewaskan ribuan orang di Palestina.
Namun, Anwar Abbas menilai perlu ada kejelasan rinci terkait teknis pelaksanaannya. Ia mempertanyakan durasi perawatan para korban, mekanisme pengembalian mereka ke Gaza, serta jaminan bahwa keberangkatan mereka tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengubah demografi wilayah Palestina.
“Bukan hanya soal pengobatan, tapi juga nasib mereka setelahnya. Apakah kita mampu menjamin mereka bisa kembali pulang dengan aman? Jangan sampai malah jadi eksodus permanen yang diuntungkan pihak lain,” tegasnya.
Pulau Galang bukanlah lokasi yang asing bagi isu pengungsian. Pada era 1979–1996, pulau ini pernah menjadi kamp penampungan pengungsi Vietnam yang melarikan diri akibat konflik. Sejarah tersebut meninggalkan catatan panjang soal dampak sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.
Kini, Pulau Galang menjadi bagian dari kawasan Zona Ekonomi Khusus (ZEK) Otorita Batam, sehingga penggunaannya untuk tujuan kemanusiaan berskala internasional memerlukan perhitungan yang matang.
Anwar mengingatkan, pemerintah harus belajar dari pengalaman masa lalu. “Pulau Galang punya rekam jejak panjang sebagai tempat penampungan. Eksesnya bukan hanya logistik, tapi juga keamanan, kesehatan, dan sosial-budaya. Semua itu harus dihitung sebelum memutuskan,” ujarnya.
Salah satu kritik utama Anwar adalah soal kebutuhan dana yang diprediksi sangat besar. Menurutnya, memindahkan ribuan orang sakit dari Timur Tengah ke Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Dibutuhkan transportasi khusus dengan fasilitas medis lengkap, tim tenaga kesehatan berskala besar, dan infrastruktur karantina yang memadai.
“Bayangkan, 2.000 pasien luka-luka dibawa ribuan kilometer dengan kondisi perang. Ini butuh pesawat khusus, peralatan medis di dalam penerbangan, dokter, perawat, obat-obatan, logistik, dan fasilitas isolasi ketika sampai di Pulau Galang. Biayanya pasti tidak kecil,” ujarnya.
Selain biaya transportasi, perawatan intensif di dalam negeri juga akan memakan dana besar. Apalagi, pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai lini dan menghadapi tantangan realisasi program-program unggulan yang masih tertunda.
Anwar mempertanyakan prioritas pengeluaran negara di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. “Kalau ini dilaksanakan, anggaran yang besar harus dialokasikan. Pertanyaannya, apakah ini tepat di saat pemerintah masih terengah-engah mengeksekusi program janji kampanye?” kata Anwar.
Kritik Anwar juga menyentuh sisi politik luar negeri. Menurutnya, membantu Palestina memang bagian dari amanat konstitusi dan sikap politik Indonesia yang konsisten menolak penjajahan. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menguntungkan pihak penjajah.
“Diplomasi kemanusiaan tidak boleh mengorbankan posisi politik kita terhadap Palestina. Kita harus hati-hati agar tidak masuk ke dalam skenario yang menguntungkan Israel,” tegasnya.
Anwar mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan opsi lain, seperti mengirimkan tim medis dan rumah sakit lapangan langsung ke Gaza atau wilayah perbatasan Mesir, sehingga warga Palestina tetap berada di tanah mereka.
Menutup pernyataannya, Anwar Abbas meminta pemerintah menunda keputusan tersebut sampai semua aspek dikaji secara menyeluruh, mulai dari keamanan nasional, implikasi diplomatik, beban anggaran, hingga dampak sosial-ekonomi di Pulau Galang.
“Bukan berarti kita menutup pintu kemanusiaan, tapi semua kebijakan harus berbasis perhitungan yang cermat. Jangan sampai niat baik berubah menjadi blunder politik dan strategis,” pungkasnya.
Rencana ini jelas memicu perdebatan publik. Sebagian masyarakat memuji langkah Presiden Prabowo sebagai bentuk nyata solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Gaza. Namun, sebagian lain mengkhawatirkan konsekuensi jangka panjang, termasuk risiko Pulau Galang kembali menjadi titik konflik sosial.
Sementara itu, sejumlah pengamat hubungan internasional menilai, keputusan ini akan menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo dalam mengelola kebijakan luar negeri berbasis kemanusiaan, terutama ketika bersinggungan dengan kepentingan politik negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel.
Apapun langkah yang diambil, publik menanti agar kebijakan terkait Palestina tetap konsisten dengan prinsip politik bebas-aktif Indonesia, sekaligus mempertahankan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina tanpa kompromi yang merugikan mereka.
