JAKARTA | isnews.net | Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, publik di media sosial X (sebelumnya Twitter) dihebohkan oleh perbincangan soal film animasi bertema nasionalisme berjudul Merah Putih: One For All. Alih-alih menuai pujian, film yang digarap oleh rumah produksi Perfiki Kreasindo ini justru menjadi sasaran kritik tajam warganet.
Film yang rencananya tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 itu diharapkan menjadi salah satu suguhan hiburan bernuansa patriotik menjelang hari kemerdekaan. Namun, ekspektasi publik tampaknya jauh dari kenyataan. Eksekusi cerita yang dianggap datar, kualitas animasi yang dinilai kaku, serta grafis yang disebut “terburu-buru” membuat banyak penonton potensial mengungkapkan kekecewaan mereka secara terbuka di dunia maya.
Beberapa warganet bahkan membandingkan Merah Putih: One For All dengan film animasi Jumbo, yang sebelumnya sukses memikat hati penonton dan dipandang sebagai salah satu tonggak peningkatan kualitas animasi Indonesia. “Kalau dibandingkan sama Jumbo, ini seperti beda liga. Jumbo itu level bioskop internasional, sedangkan ini level tugas kuliah yang dikebut semalam,” tulis seorang pengguna X yang mendapat ribuan tanda suka.
Tidak hanya dari segi teknis, alur cerita juga menjadi sorotan. Beberapa komentar menilai narasi yang diusung terlalu generik, minim penggalian karakter, dan kurang memiliki kedalaman emosional. Padahal, tema nasionalisme yang diangkat punya potensi untuk dikembangkan menjadi kisah yang menginspirasi dan membangkitkan semangat kebangsaan.
Di tengah derasnya kritik tersebut, warganet menemukan fakta menarik bahwa Perfiki Kreasindo, rumah produksi yang menggarap film ini, berada di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman H. Usmar Ismail. Informasi ini memicu perdebatan baru, sebab yayasan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu institusi yang berperan penting dalam sejarah perfilman Indonesia.
Namun, kontroversi belum berhenti di situ. Tak lama setelah kritik meledak di X, situs resmi perfiki.com mendadak tidak dapat diakses. Banyak yang berspekulasi bahwa langkah ini diambil untuk menghindari gelombang komentar negatif yang semakin membesar. “Baru dikritik sedikit, situsnya langsung offline. Ini bukannya memperbaiki situasi, malah bikin publik makin curiga,” komentar seorang pengguna X yang mendapat ratusan retweet.
Puncak kekecewaan publik muncul ketika beredar informasi bahwa anggaran produksi Merah Putih: One For All disebut mencapai Rp 6,7 miliar. Angka ini sontak memicu pertanyaan: ke mana saja dana sebesar itu digunakan? Banyak netizen merasa kualitas akhir film tersebut tidak mencerminkan anggaran yang terbilang besar untuk ukuran produksi animasi di Indonesia.
“Enam koma tujuh miliar dan hasilnya begini? Kalau saya sih sudah minta audit,” tulis salah satu warganet, yang kemudian diikuti ribuan komentar senada. Beberapa bahkan menuntut agar pihak berwenang atau lembaga perfilman terkait memberikan penjelasan transparan soal proses produksi dan penggunaan dana.
Tidak sedikit yang menyarankan agar film tersebut menunda penayangan dan melakukan perbaikan besar-besaran, terutama pada aspek animasi, tata suara, dan penyusunan naskah. Warganet khawatir jika Merah Putih: One For All tetap dirilis tanpa revisi signifikan, film ini akan menjadi “PR buruk” bagi industri animasi nasional yang sedang berjuang meraih pengakuan global.
Meski kritik mengalir deras, ada juga sebagian kecil warganet yang mencoba melihat sisi positif. Menurut mereka, kehadiran film ini, terlepas dari kekurangannya, tetap menjadi langkah awal penting dalam memproduksi animasi bertema nasionalisme di tanah air. Namun, mereka juga sepakat bahwa pembelajaran dari kegagalan teknis dan kreatif harus segera dilakukan agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa depan.
Pihak Perfiki Kreasindo sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik publik dan isu anggaran tersebut. Upaya media untuk menghubungi perwakilan perusahaan juga belum membuahkan hasil. Hal ini membuat spekulasi dan rumor semakin liar di ruang digital.
Pengamat perfilman nasional, Aditya Rahman, menilai polemik ini menjadi pelajaran penting bagi industri animasi di Indonesia. “Film animasi itu butuh waktu, riset, dan sumber daya yang tepat. Kalau prosesnya terburu-buru atau pengelolaan anggarannya tidak optimal, hasil akhirnya pasti kelihatan. Apalagi sekarang masyarakat semakin kritis,” ujarnya saat dihubungi.
Dengan jadwal tayang yang hanya bersisa beberapa hari, publik menantikan apakah Merah Putih: One For All akan tetap melaju ke layar lebar tanpa perubahan, atau justru menunda perilisan demi menghindari potensi kegagalan komersial dan reputasi. Yang jelas, kontroversi ini sudah terlanjur mengangkat perdebatan penting tentang kualitas, transparansi, dan profesionalisme di balik layar industri animasi nasional.
Sampai saat ini, warganet masih membanjiri lini masa X dengan meme, kritik, dan saran perbaikan. Film yang semula diharapkan menjadi persembahan manis jelang kemerdekaan ini, justru terjebak dalam pusaran polemik yang belum jelas ujungnya. Apakah Merah Putih: One For All akan mampu membalikkan persepsi publik? Jawabannya akan segera terlihat di layar bioskop atau justru hanya menjadi catatan pahit dalam sejarah perfilman Indonesia.
