MATARAM |isnews.net|, Gelombang polemik di lingkungan PPNI dan RSUD Provinsi NTB kembali memanas. Setelah viralnya pemberitaan bertajuk “RKC Geruduk RSUD NTB, Direktur Beri Janji-Janji” yang dirilis pada 11 Mei 2026 lalu, kini muncul dugaan adanya praktik pembungkaman terhadap tenaga kesehatan yang berani bersuara terkait kondisi internal rumah sakit.
Dugaan tersebut menyeret salah satu pengurus DPK (Dewan Pengurus Komisariat) PPNI RSUD Provinsi NTB yang disebut-sebut melakukan tindakan mengeluarkan salah satu tenaga kesehatan dari grup WhatsApp internal setelah ikut mengomentari persoalan yang tengah ramai diperbincangkan publik.
Ketua Ruang Kita Center (RKC), Iskar, mengecam keras dugaan tindakan arogan tersebut. Menurutnya, sikap represif terhadap tenaga kesehatan justru bertolak belakang dengan janji Direktur RSUD Provinsi NTB, Asrul Sani, yang sebelumnya menyatakan siap membuka ruang kritik dan masukan demi pembenahan rumah sakit.
“Beberapa waktu lalu Direktur RSUD NTB mengatakan kepemimpinannya mengedepankan demokrasi terbuka. Bahkan beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak ada larangan bagi siapa pun untuk mengkritik manajemen rumah sakit. Tapi fakta di lapangan sekarang justru muncul dugaan pembungkaman terhadap nakes yang bersuara,” tegas Iskar.
Dalam pernyataannya sebelumnya, Asrul Sani menegaskan bahwa dirinya tidak akan melakukan tindakan represif terhadap tenaga kesehatan maupun masyarakat yang memberikan kritik terhadap pelayanan rumah sakit.
“Silakan mengkritik. Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memberi masukan terhadap manajemen rumah sakit,” ujar Asrul kala itu.
Namun situasi di lapangan disebut jauh dari semangat keterbukaan tersebut. Polemik ini bermula dari aksi yang dilakukan RKC dalam menyoroti berbagai persoalan di RSUD Provinsi NTB, mulai dari kesejahteraan tenaga kesehatan, buruknya sarana dan prasarana, hingga pelayanan kesehatan yang dinilai semakin semrawut sebagai rumah sakit rujukan terbesar di NTB.
Alih-alih dijadikan bahan evaluasi, suara-suara kritis para nakes justru disebut mendapat tekanan.
Iskar mengungkapkan bahwa salah satu pengurus DPK PPNI RSUD NTB bernama Fergi diduga mengeluarkan seorang tenaga kesehatan dari grup WhatsApp internal karena ikut mengomentari persoalan yang sedang viral tersebut. Upaya klarifikasi pun telah dilakukan.
“Kami sudah menghubungi langsung yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi terkait tindakan itu. Tapi sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan lebih lanjut,” ujar Iskar.
Ia menilai tindakan seperti ini sangat berbahaya bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di lingkungan rumah sakit. Menurutnya, organisasi profesi seharusnya menjadi benteng perlindungan bagi tenaga kesehatan, bukan malah menjadi alat pembungkam.
“Kalau sedikit-sedikit main arogansi dan kekuasaan seperti ini, bagaimana RSUD Provinsi NTB mau berbenah? Bagaimana para nakes bisa dihargai perjuangan dan kerja kerasnya kalau kritik saja dibalas intimidasi?” katanya tajam.
Kondisi tersebut diperparah dengan berbagai pengakuan tenaga kesehatan yang ditemui awak media. Banyak di antara mereka mengaku takut berbicara karena khawatir mendapat tekanan.
“Kalau pembungkaman seperti ini, kami tidak berani bersuara,” ungkap salah seorang perawat.
Bahkan ada tenaga kesehatan lain yang mengaku pernah melihat rekannya mendapatkan tekanan setelah menyampaikan kritik.
“Setiap kami bersuara, kami dipanggil. Bahkan ada teman kami yang kena SP,” ujar seorang perawat lainnya.
Pengakuan demi pengakuan itu menggambarkan suasana ketakutan yang disebut mulai mengakar di lingkungan rumah sakit. Para tenaga kesehatan merasa posisi mereka semakin tertekan dan tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami sekarang semakin tertekan, semakin terintimidasi, dan semakin takut bersuara,” kata salah satu nakes dengan nada kecewa.
Mereka mengaku hanya ingin kesejahteraan dan kondisi kerja yang layak diperhatikan, bukan justru dibungkam ketika menyampaikan keluhan.
“Kami hanya ingin dilihat dan diperhatikan kesejahteraannya, bukan diintimidasi dan dibungkam seperti ini,” ujar seorang perawat lainnya.
Sorotan juga diarahkan kepada DPK PPNI yang dinilai tidak menjalankan fungsi perlindungan profesi secara maksimal. Sejumlah tenaga kesehatan bahkan mempertanyakan keberpihakan organisasi terhadap anggotanya sendiri.
“Mereka hanya main aman sendiri, tidak peduli dengan kesulitan para anggotanya di bawah,” ungkap salah seorang nakes.
Menurut Iskar, DPK PPNI semestinya hadir untuk mengawal perlindungan profesi tenaga keperawatan, termasuk membantu advokasi anggota, memastikan perawat tidak diperlakukan sewenang-wenang, dan menjaga hak-hak tenaga kesehatan.
“DPK itu dibentuk untuk melindungi profesi perawat. Tapi kalau justru menjadi tameng kekuasaan dan alat membungkam anggotanya sendiri, ini jelas mencederai marwah organisasi,” tegasnya.
Kini persoalan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan terus menuai perhatian masyarakat. Desakan agar manajemen RSUD Provinsi NTB melakukan pembenahan secara serius pun semakin menguat.
RKC menegaskan tidak akan berhenti melakukan pengawalan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Provinsi NTB. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi lanjutan hingga ada perubahan nyata yang dirasakan tenaga kesehatan maupun masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan melakukan aksi lanjutan sampai benar-benar ada perbaikan terhadap nasib para nakes, sarana dan prasarana rumah sakit, serta pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat NTB,” tutup Iskar.
