Mataram, NTB — isnews.net — Kekecewaan mendalam dirasakan para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, jasa pelayanan yang seharusnya menjadi hak mereka, justru hanya diterima sebesar 25 persen dari total yang semestinya mereka dapatkan.
“Ini sungguh tidak manusiawi. Kami bekerja siang malam, mempertaruhkan nyawa, tapi yang kami terima hanya seperempatnya,” ujar salah satu tenaga kesehatan yang enggan disebut namanya, dengan nada penuh getir.
Berdasarkan dokumen yang diperoleh tim redaksi, dana jasa pelayanan yang bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) dan dana kapitasi BPJS Kesehatan, seharusnya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para tenaga medis dan non-medis. Namun, proses distribusinya diduga tidak transparan dan menyisakan banyak tanda tanya.
Ironisnya, meski hanya menerima 25%, tak sedikit oknum pejabat internal yang diduga justru menikmati porsi lebih besar secara tidak proporsional. “Kami tidak pernah diajak bicara soal pembagian. Tiba-tiba saja cair sekian persen, tanpa penjelasan rinci,” ungkap seorang perawat senior.
Lebih memperihatinkan lagi, kondisi ini diduga akan berlangsung setidak-tidaknya hingga 2 tahun kedepan, namun belum ada evaluasi dari manajemen rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Sejumlah karyawan bahkan menyebut adanya “sistem pembagian sepihak” yang tak pernah melibatkan unsur demokratisasi di lingkungan rumah sakit. “Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin hak kami diberikan secara adil. Ini soal keadilan, bukan soal angka semata,” tegasnya.
Pemotongan sepihak jasa pelayanan Nakes RSUD Provinsi NTB ini diduga dipotong untuk membayar hutang Rumah Sakit. Banyak pertanyaan yang beredar “apakah tidak ada sumber dana lain untuk membayar utang rumah sakit? emang utang rumah sakit seberapa dan hutang apa hingga mengorbankan para nakes? apa benar pemotongan untuk kepenting rumah sakit? apa tidak ada indikasi penyimpangan dana jasa pelayanan? bagaimana peran badan audit seperti Inspektorat Propinsi NTB, BPKP atau BPK mengaudit dan menyampaikan secara transparan hasil auditnya ke publik?, kemana PPNI, kenapa tidak memperjuangkan hak para buruh kesehatan?” dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan kebijakan sepihak Manajemen Rumah Sakit Provinsi NTB.
Pihak penengah seperti PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) NTB yang seharusnya menjadi Rumah Besar aspirasi para Nakes disinyalir memberikan ungkapan yang diplomatis “Menyikapi kondisi turbulensi yang dirasakan seluruh Civitas RSUP NTB saat ini terkait jaspel, saat acara sama teman-teman katim, PP dan Kasift sempat menyinggung itu, kondisi ini memang terjadi demikian, dengan pertimbangan keberlangsungan dan eksistensi RS kita ini sebagai rumah kedua kita bersama. InsyaAllah pasti ada solusi dari internal kita yang mungkin kita identifikasi.”
Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLU. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan merusak moral dan semangat kerja tenaga kesehatan. Jangan sampai tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan justru menjadi korban ketidakadilan struktural. Sudah saatnya audit forensik dilakukan terhadap pengelolaan dana jasa pelayanan di RSUP NTB.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUP NTB belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. Namun tekanan publik agar dilakukan transparansi dan evaluasi menyeluruh semakin kuat menggema di media sosial dan berbagai forum kesehatan.
Redaksi _
