MATARAM |isnews.net|, Gelombang protes terhadap manajemen RSUD Provinsi NTB makin keras. Kamis, 7 Mei 2026, massa yang tergabung dalam Ruang Kita Center (RKC) bersama sejumlah awak media mendatangi rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB itu sambil membawa satu pesan tajam: “Jangan Makan Keringat Kami!”
Aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi biasa. Di balik flyer dan suara tuntutan, tersimpan kemarahan panjang terhadap kondisi internal rumah sakit yang dinilai semakin memprihatinkan. Mulai dari isu utang rumah sakit yang nilainya berubah drastis, hak tenaga medis yang disebut-sebut tersendat, hingga fasilitas rumah sakit yang dinilai jauh dari standar “paripurna”.
Koordinator lapangan aksi, Juwaedin, menegaskan bahwa gerakan ini lahir sebagai bentuk solidaritas terhadap nasib tenaga kesehatan dan masa depan RSUD NTB yang dianggap sedang berada di persimpangan serius.
Menurutnya, publik berhak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi di tubuh rumah sakit terbesar di NTB itu.
“Jangan sampai utang dijadikan alasan untuk mengorbankan hak-hak tenaga medis dan para medis. Mereka bekerja siang malam melayani masyarakat, tapi hak mereka justru terancam,” tegasnya.
Sorotan utama massa tertuju pada persoalan utang RSUD NTB yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Massa aksi mempertanyakan perubahan angka utang yang sebelumnya disebut mencapai Rp91 miliar namun dalam waktu singkat disebut turun menjadi sekitar Rp41 miliar. Perubahan angka yang sangat drastis itu memunculkan banyak tanda tanya.
RKC meminta manajemen rumah sakit membuka secara terang-benderang kondisi keuangan rumah sakit, termasuk skema percepatan pembayaran utang yang kini sedang dilakukan.
Bagi massa aksi, langkah percepatan pembayaran utang tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa pengawasan publik. Mereka khawatir kebijakan tersebut justru berdampak pada hak-hak tenaga medis seperti jasa pelayanan kesehatan dan uang kinerja yang selama ini menjadi keluhan.
Ketua Umum RKC, Is Karyanto atau yang akrab disapa Iskar, menyampaikan kritik keras terhadap prioritas kebijakan rumah sakit.
“Pertanyaannya sederhana, percepatan pembayaran utang ini untuk kepentingan siapa? Jangan sampai hak nakes dipinggirkan hanya demi menutup beban manajemen,” katanya dalam forum pertemuan bersama direktur RSUD NTB.
Tak hanya itu, Iskar juga mengingatkan agar kebijakan pembayaran utang tidak membuka celah lahirnya utang baru yang justru berpotensi menjadi permainan kelompok tertentu di internal rumah sakit.
Aksi yang awalnya direncanakan berlangsung di depan gerbang RSUD NTB akhirnya berubah menjadi dialog langsung setelah pihak humas rumah sakit meminta perwakilan massa masuk untuk bertemu Direktur.
Pertemuan berlangsung dalam suasana tegang. Hadir dalam forum tersebut Direktur RSUD NTB beserta jajaran humas, perwakilan RKC, awak media yang tergabung dalam MIO NTB, serta pengawalan aparat dan intelijen.
Menurutnya, kondisi fasilitas RSUD NTB saat ini justru jauh lebih mendesak untuk dibenahi dibanding memaksakan percepatan pembayaran utang.
Ia menyoroti berbagai kerusakan fasilitas rumah sakit yang dianggap mencoreng pelayanan publik. Mulai dari area parkir yang semrawut, lift yang sering bermasalah, akses ramp pasien, keramik gedung yang rusak, hingga perawatan gedung yang dinilai minim perhatian.
Belum lgi adanya tenaga medis yang meninggal saat menjalankan tugas menjadi perhatian Iskar dalam pertemuan tersebut. “Jangan sampai karena radiasi dan kebocoran gas beracun yang diakibatkan oleh semrawutnya instalasi yang ada saat ini menjadi penyebab penyakit dan kematian para tenaga medis.”
“Kalau melihat kondisi riil di lapangan, RSUD NTB belum layak disebut rumah sakit paripurna. Banyak fasilitas rusak dan pelayanan masih menyisakan persoalan serius,” ujar Iskar.
Ia bahkan menyarankan agar anggaran BLUD lebih diprioritaskan untuk membayar hak tenaga medis dan memperbaiki fasilitas pelayanan publik ketimbang melakukan percepatan pembayaran utang.
Dalam dialog tersebut, massa juga menyinggung janji pembangunan rumah singgah bagi keluarga pasien yang hingga kini belum juga terealisasi.
Janji itu dinilai hanya menjadi slogan tanpa kepastian. Padahal kebutuhan rumah singgah dianggap sangat penting, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang harus mendampingi keluarga mereka berobat di Kota Mataram. “Banyak janji yang sudah disampaikan ke publik, tapi realisasinya belum terlihat,” kata salah satu perwakilan aksi.
Menjawab berbagai kritik tersebut, Direktur RSUD Provinsi NTB memberikan klarifikasi bahwa utang yang sedang dibayarkan saat ini merupakan utang operasional BLUD, terutama terkait obat-obatan.
Sementara utang pembangunan, menurutnya, bukan menjadi tanggung jawab RSUD NTB, melainkan kewajiban Pemerintah Provinsi NTB.
Ia juga membantah adanya tekanan dari pemerintah daerah kepada dirinya untuk mengejar peningkatan pendapatan rumah sakit demi menutupi beban pembangunan. “Tidak ada tekanan kepada saya terkait utang pembangunan. Itu murni menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya.
Direktur RSUD NTB mengklaim saat ini fokus utama manajemen adalah memperbaiki sistem rumah sakit agar lebih sehat dan mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga medis maupun pegawai.
Ia juga berjanji akan membangun tata kelola yang lebih transparan. “Kami ingin memperbaiki pelayanan publik, memperbaiki manajemen, dan memastikan hak tenaga medis dibayar sesuai ketentuan,” katanya.
Terkait rumah singgah, Direktur RSUD NTB hanya menjawab singkat, “masih ada permasalahan, sedang dalam pemeriksaan”.
Dalam forum tersebut, direktur RSUD NTB juga membantah isu pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan. Ia menegaskan bahwa jasa pelayanan tenaga medis telah dibayarkan penuh 100 persen kepada masing-masing tenaga kesehatan tanpa potongan.
Pernyataan itu langsung menjadi perhatian peserta dialog karena selama ini isu pemotongan dan keterlambatan pembayaran jasa pelayanan menjadi salah satu keluhan yang paling sering terdengar dari internal rumah sakit.
Direktur juga menyampaikan bahwa seluruh kerusakan fasilitas rumah sakit telah didata dan akan diperbaiki secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan anggaran.
“Semua kerusakan sudah kami petakan. Kami akan mulai memperbaiki satu per satu,” ujarnya.
RKC juga menyinggung kabar adanya tekanan terhadap tenaga medis yang berani bersuara mengenai persoalan internal rumah sakit.
Menanggapi hal itu, Direktur RSUD NTB menegaskan dirinya membuka ruang kritik seluas-luasnya.
Ia menyebut kepemimpinannya mengedepankan prinsip demokrasi terbuka dan memastikan tidak akan ada tindakan represif terhadap tenaga kesehatan maupun masyarakat yang memberikan kritik.
“Silakan mengkritik. Tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memberi masukan terhadap manajemen rumah sakit dan memastikan pihak humas RSUD tidak akan menindak dengan semena-mena para nakes yang bersuara,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, koordinator aksi kembali menekan pihak rumah sakit soal target penyelesaian berbagai persoalan yang ada, mulai dari pembayaran hak tenaga medis hingga pembenahan fasilitas rumah sakit.
Namun pihak RSUD NTB tidak memberikan tenggat waktu pasti.
Jawaban itu justru membuat RKC menegaskan bahwa publik akan terus mengawasi setiap langkah manajemen rumah sakit ke depan.
Bagi mereka, janji tanpa realisasi hanya akan memperpanjang ketidakpercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan milik daerah tersebut.
Kini sorotan masyarakat tertuju pada satu pertanyaan besar: apakah janji perubahan itu benar-benar akan diwujudkan, atau hanya menjadi daftar panjang komitmen yang kembali menguap tanpa hasil?
