Jakarta | isnews.net | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melaporkan perkembangan terbaru defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani mengungkap bahwa defisit APBN diproyeksikan membengkak hingga 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal sebesar 2,53%.
“Defisit APBN 2025 diproyeksikan akan melebar menjadi 2,78 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas aman, namun mencerminkan tekanan fiskal yang semakin meningkat,” ujar Sri Mulyani dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Selasa (23/7).
Sinyal pelebaran defisit sebenarnya sudah disampaikan Sri Mulyani sejak awal Juli 2025, namun angka pastinya baru dikonfirmasi setelah evaluasi semester I dilakukan. Per semester I-2025, realisasi defisit tercatat 0,81% terhadap PDB, masih relatif terkendali. Namun tren belanja negara dan tekanan terhadap pendapatan memperlihatkan pelebaran signifikan di semester II.
Sebagai catatan, Undang-Undang Keuangan Negara membatasi defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB. Dengan proyeksi 2,78%, kondisi fiskal Indonesia nyaris menyentuh batas konstitusional tersebut.
“Kita harus tetap disiplin. Meski belum melanggar UU, angka ini memberi sinyal bahwa belanja negara harus benar-benar difokuskan pada sektor produktif, bukan konsumtif,” ujar Dr. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu bidang Komunikasi Strategis.
Angka Defisit APBN 2025, target Awal Defisit 2025 2,53% dari PDB, Proyeksi Terbaru (Juli 2025) 2,78% dari PDB, Realisasi Semester I 2025 0,81% dari PDB dan Batas Maksimum UU Keuangan Negara 3,00% dari PDB.
Prof. Didik J. Rachbini, ekonom senior dari INDEF, menilai angka ini sebagai “alarm dini” yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintahan baru.
“Pelebaran defisit berarti ruang fiskal semakin sempit. Jika Presiden Prabowo berambisi menjalankan program besar seperti makan siang gratis dan pembangunan infrastruktur strategis, maka harus ada strategi cermat: apakah lewat optimalisasi pendapatan, atau efisiensi belanja,” jelas Didik.
Ia menambahkan, “Jangan sampai pemerintahan baru membuka babak kekacauan fiskal seperti era-era sebelum reformasi. Kita sudah belajar dari masa lalu.”
BACA JUGA:
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB, serta memastikan bahwa pelebaran defisit digunakan untuk belanja yang produktif, seperti sektor pendidikan, kesehatan, transformasi digital, dan penguatan daya saing industri.
“Kami memastikan bahwa setiap tambahan defisit digunakan untuk hal-hal yang mendorong pertumbuhan, bukan beban jangka panjang,” tegasnya.
Dengan membengkaknya defisit fiskal menuju angka 2,78%, ekonomi Indonesia memasuki fase yang menantang. Presiden Prabowo, yang akan mulai aktif memimpin pemerintahan dalam waktu dekat, dihadapkan pada persoalan klasik: antara janji politik dan realitas fiskal.
Pertanyaannya kini: apakah anggaran negara cukup kuat menopang ambisi besar pemerintah berikutnya, atau justru mulai terancam rapuh di balik angka-angka makro?
Liputan ini akan terus diperbarui dengan perkembangan terbaru dari Kementerian Keuangan dan Istana Negara.
