Jakarta | isnews.net | Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara kembali memantik perdebatan panas. Setelah Partai NasDem mengusulkan agar IKN juga menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, kini muncul gagasan baru yang tak kalah mencengangkan: seluruh kantor pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipindahkan ke IKN.
Ide itu dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, dalam rapat dengar pendapat terbaru. Menurutnya, langkah itu bukan hanya sekadar simbolis, tapi merupakan strategi untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di kawasan IKN yang hingga kini dinilai masih “sepi dan artifisial”.
BACA JUGA :
“Kalau kantor pusat BUMN semua tetap di Jakarta, ya ekonomi IKN enggak bakal hidup. Ini bisa jadi bagian dari strategi jangka panjang agar IKN tidak cuma jadi proyek mercusuar, tapi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional,” ujar Aria Bima.
Ia menilai, beban fiskal Jakarta sudah terlalu besar. Pemindahan markas BUMN akan mendorong perputaran ekonomi baru di IKN dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Selain itu, langkah ini akan menyelaraskan semangat desentralisasi fiskal yang sudah lama digaungkan.
BACA JUGA :
23 Cendekia Lawan Arus: Romo Magnis dkk Bela Hasto, Tuding Peradilan Politis dan Bukti Lemah!
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai, dengan investasi APBN yang telah menembus Rp 130 triliun untuk membangun IKN, sudah waktunya pemerintah memaksimalkan fungsinya.
“Pemindahan kantor pusat BUMN sangat masuk akal. Negara sudah investasi besar di IKN. Harus ada keberanian untuk ikut menanam jantung ekonomi di sana, bukan sekadar menara-menara kosong,” tegas Rifqinizamy.
BACA JUGA :
Baru Diresmikan Prabowo, Gerai Koperasi Desa Langsung Tutup! Gegara Lupa Sebut Santri?
Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron, juga menyuarakan dukungan. Ia menyebut bahwa usulan tersebut “sangat mungkin dilakukan”, apalagi jika ada kemauan politik yang kuat.
“BUMN adalah perpanjangan tangan negara di sektor bisnis. Kalau negara ingin IKN tumbuh, maka pusat-pusat pengambilan keputusan ekonomi juga harus di sana,” kata Herman.
Namun, sejumlah pengamat menilai, realisasi ide ini akan menghadapi tantangan logistik dan sosial-politik yang besar. Banyak BUMN telah terikat dengan kontrak jangka panjang di Jakarta, belum lagi persoalan SDM, fasilitas pendukung, hingga ekosistem bisnis yang masih minim di kawasan IKN.
BACA JUGA :
Turut Meramaikan Pusat Kota Mataram: Exist Hotel Hadirkan Kenyamanan dan Gaya
Pengamat Ekonomi UI, Dr. Wahyu Nugroho, mengatakan: “Kalau pemerintah serius, ini perlu transisi bertahap dan insentif. Jangan sampai hanya jadi wacana populis tanpa roadmap yang realistis.”
Di sisi lain, kelompok masyarakat sipil dan organisasi pengusaha juga menyuarakan kekhawatiran. Mereka meminta agar pemerintah memprioritaskan efisiensi, bukan hanya mengejar simbolisme politik.
Sementara itu, Kementerian BUMN belum memberikan respons resmi atas wacana ini. Tapi jika ide ini benar-benar dijalankan, maka wajah IKN bisa berubah drastis — dari hutan menjadi jantung ekonomi nasional.
