Jakarta |isnews.net| – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah risiko yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari pelaksanaan program strategis pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa program yang digagas untuk mendorong kesejahteraan masyarakat harus tetap berjalan dalam koridor kepatuhan perpajakan agar tidak menimbulkan kehilangan penerimaan negara dalam jumlah signifikan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan adanya potensi kehilangan penerimaan (potential loss) yang bersumber dari perlakuan perpajakan terhadap dana operasional pada program MBG. Menurutnya, salah satu titik krusial terletak pada surat edaran lama yang diterbitkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang mengategorikan dana insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai hibah atau bantuan sehingga dianggap tidak termasuk objek pajak.
Pandangan tersebut dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. DJP menegaskan bahwa dana yang diterima oleh badan usaha dan digunakan dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan pada prinsipnya tetap dapat dikategorikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).
“Apabila dana tersebut diterima oleh badan usaha yang menjalankan kegiatan operasional dan memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan, maka terdapat dasar untuk mengenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bimo dalam penjelasannya.
Pernyataan itu menunjukkan adanya perbedaan perspektif antara pendekatan administratif program dan prinsip perpajakan. Jika tidak segera diselaraskan, pemerintah berpotensi kehilangan sumber penerimaan yang seharusnya dapat dipungut dari aktivitas ekonomi yang muncul akibat pelaksanaan program MBG.
Program MBG sendiri menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah dengan cakupan yang sangat luas. Anggaran yang mengalir melalui berbagai satuan pelaksana di daerah mencapai nilai yang besar. Dalam skala tersebut, kesalahan klasifikasi perpajakan sekecil apa pun dapat berdampak signifikan terhadap total penerimaan negara.
Selain MBG, DJP juga menyoroti potensi kehilangan penerimaan dari aspek perpajakan pada proyek pembangunan dan pengembangan Kopdes Merah Putih. Risiko tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Membangun Sendiri (KMS), yang menjadi salah satu objek pengenaan pajak dalam sistem perpajakan nasional.
Menurut Bimo, penerimaan pajak dari KMS berpotensi lebih rendah dibandingkan estimasi awal apabila nilai belanja bahan bangunan yang direalisasikan di lapangan ternyata lebih kecil daripada anggaran yang telah direncanakan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan basis pengenaan pajak menyusut sehingga setoran yang masuk ke kas negara tidak mencapai target yang diperkirakan.
Masalah ini mencerminkan tantangan klasik dalam pengawasan proyek pembangunan berskala besar. Besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi transaksi yang dapat dipajaki. Dalam banyak kasus, perbedaan antara nilai anggaran dan nilai riil pengeluaran menjadi celah yang dapat mengurangi potensi penerimaan negara.
DJP memandang bahwa pengawasan terhadap realisasi belanja menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi yang timbul dari program pemerintah tercatat secara akurat dan dikenai kewajiban perpajakan sesuai aturan. Tanpa pengawasan yang memadai, potensi penerimaan yang sebelumnya dihitung dalam perencanaan fiskal dapat menguap sebelum masuk ke kas negara.
Lebih jauh, Bimo juga mengingatkan adanya risiko peningkatan ketidakpatuhan perpajakan seiring berkembangnya aktivitas transaksi koperasi dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi desa itu diperkirakan akan melibatkan transaksi dalam jumlah besar, mulai dari pengadaan barang, distribusi kebutuhan pokok, hingga berbagai kegiatan usaha produktif lainnya.
Peningkatan volume transaksi tersebut membawa konsekuensi berupa kebutuhan pengawasan yang lebih intensif. Tanpa sistem administrasi dan pelaporan yang kuat, peluang terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pajak akan semakin besar.
Pengamat fiskal menilai peringatan yang disampaikan DJP seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dua program strategis tersebut. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun di sisi lain, negara juga berkepentingan menjaga integritas sistem perpajakan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan.
“Program pemerintah tidak boleh dipandang sebagai wilayah yang steril dari kewajiban pajak. Setiap aktivitas ekonomi yang memenuhi kriteria objek pajak tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata seorang analis kebijakan fiskal.
Di tengah kebutuhan pendanaan pembangunan yang terus meningkat, penerimaan pajak tetap menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, setiap potensi kehilangan penerimaan, terutama dari program yang melibatkan dana besar, menjadi perhatian serius otoritas fiskal.
Peringatan DJP menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG dan Kopdes Merah Putih tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih dari itu, keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan seluruh aktivitas yang muncul dari program tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan patuh terhadap aturan perpajakan.
Tanpa langkah korektif yang cepat, potensi kehilangan penerimaan yang saat ini masih berupa risiko dapat berubah menjadi kebocoran nyata. Pada akhirnya, negara bukan hanya menghadapi tantangan menyalurkan anggaran secara efektif, tetapi juga memastikan setiap rupiah potensi pajak yang muncul dari program tersebut benar-benar masuk ke kas negara.
