Mataram |isnews.net| — Pelunasan utang kontraktual RSUP NTB senilai Rp91,45 miliar akhirnya menjadi kabar besar yang digaungkan Pemerintah Provinsi NTB. Setelah bertahun-tahun membebani ruang fiskal rumah sakit dan disebut mengganggu stabilitas pelayanan, seluruh kewajiban tersebut kini dinyatakan lunas 100 persen.
Di satu sisi, capaian itu dipuji sebagai langkah penyelamatan keuangan rumah sakit. Namun di sisi lain, publik kini menunggu satu hal yang jauh lebih penting: apakah pelunasan utang itu benar-benar berdampak pada membaiknya pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, atau justru hanya menjadi keberhasilan administratif di atas kertas.
Pemerintah Provinsi NTB sendiri menyebut pelunasan utang ini sebagai titik balik kebangkitan RSUP NTB menuju tata kelola rumah sakit yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Momentum tersebut ditegaskan dalam rapat khusus yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur pada Rabu (13/5), yang dihadiri Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., jajaran wakil direktur, serta Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik.
Berdasarkan data manajemen rumah sakit per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 mencapai Rp91.445.484.400,83.
Pada masa direksi sebelumnya, pembayaran utang berhasil dituntaskan sebesar Rp44,76 miliar. Sementara direksi baru mempercepat penyelesaian sisa kewajiban Rp46,67 miliar hanya dalam waktu satu bulan hingga pelunasan mencapai 100 persen.
BACA JUGA : RKC Geruduk RSUD NTB, Direktur beri Janji-Janji
Pemprov NTB menyebut langkah tersebut sebagai fondasi penting untuk membangun kembali stabilitas rumah sakit, mulai dari pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga menjaga keberlanjutan kerja sama layanan kesehatan.
Namun di tengah narasi keberhasilan itu, kritik dan pengawasan publik mulai bermunculan.
Ketua Umum Ruang Kita Center, Iskar, menilai percepatan pelunasan utang memang patut diapresiasi sebagai prestasi finansial manajemen RSUP NTB. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh dibayar dengan pengorbanan pelayanan rumah sakit maupun kesejahteraan tenaga kesehatan.
Menurutnya, publik perlu melihat secara jujur dampak dari pergeseran kebijakan anggaran yang dilakukan demi menutup kewajiban utang rumah sakit tersebut.
“Di satu sisi ini memang langkah penyelamatan finansial rumah sakit yang patut diapresiasi. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat dampaknya. Jangan sampai anggaran yang semestinya digunakan untuk perbaikan fasilitas, penunjang layanan rumah sakit, dan kesejahteraan tenaga kesehatan justru tersedot habis untuk menutup utang,” tegas Iskar.
BACA JUGA : Buntut Pemberitaan “RKC Geruduk RSUD NTB” : DPK PPNI RSUD NTB Diduga Lakukan Praktik Pembungkaman Nakes
Ia menyoroti banyaknya keluhan tenaga kesehatan terkait menurunnya penerimaan jasa pelayanan kesehatan sejak persoalan utang RSUP NTB mencuat ke publik.
Menurutnya, kondisi itu harus menjadi perhatian serius manajemen rumah sakit dan Pemerintah Provinsi NTB. Sebab, kualitas pelayanan kesehatan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kesejahteraan tenaga medis dan paramedis yang berada di garis depan pelayanan masyarakat.
“Kalau kesejahteraan nakes terganggu, semangat pelayanan juga pasti terdampak. Rumah sakit tidak bisa hanya bicara sehat secara fiskal, tetapi SDM di dalamnya merasa terbebani,” ujarnya.
Iskar menegaskan bahwa perbaikan pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Menurutnya, rumah sakit tidak cukup hanya berhasil melunasi utang, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, manusiawi, nyaman, dan benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Ia meminta manajemen RSUP NTB tetap fokus pada tujuan utama rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik, bukan semata mengejar stabilitas angka-angka keuangan.
“Perbaikan pelayanan rumah sakit dan kesejahteraan nakes itu dua sisi mata uang yang saling bergantung. Kalau ingin pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka dua hal itu harus berjalan bersama,” katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik menyampaikan bahwa Gubernur NTB juga telah menegaskan agar pelunasan utang tidak berhenti hanya sebagai keberhasilan administratif.
Menurut Aka, Gubernur meminta RSUP NTB bergerak cepat melakukan pembenahan tata kelola dan memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” ujar Aka menyampaikan arahan gubernur.
Selain pengendalian belanja dan penataan arus kas, manajemen RSUP NTB juga disebut mulai menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, optimalisasi aset, appraisal aset, serta pengembangan sejumlah revenue center baru.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kondisi fiskal rumah sakit tetap sehat tanpa kembali menimbulkan tekanan utang di masa mendatang.
Meski demikian, Ruang Kita Center menegaskan bahwa publik tetap harus mengawal kebijakan besar tersebut agar arah pembenahan rumah sakit benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan tenaga kesehatan.
Iskar bahkan mengingatkan agar pelunasan utang RSUP NTB tidak sampai memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat terkait kemungkinan adanya kepentingan politik jangka panjang.
“Kami berharap pelunasan utang ini tidak ada kaitannya dengan persiapan kantong-kantong dana kampanye 2029 dan benar-benar menjadi langkah penyelamatan rumah sakit agar lebih baik. Karena itu, kita harus sama-sama terus memantau dan mengevaluasi dampak nyata dari kebijakan besar ini,” pungkasnya.
