Lombok Barat |isnews.net| – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Lombok Barat mengguncang pusat pemerintahan daerah. Operasi senyap lembaga antirasuah itu dikabarkan menyeret sejumlah pejabat penting, kontraktor, hingga pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Secara resmi, KPK baru menyatakan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah daerah. Namun, identitas seluruh pihak yang diamankan maupun status hukum mereka hingga kini masih dirahasiakan.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, sedikitnya 21 nama disebut ikut diamankan atau dimintai keterangan dalam rangkaian OTT tersebut. Mereka antara lain :
1. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
2. Sudirman (Dirut PDAM PT. AMGM).
3. Ratnawati, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat.
4. Baiq Nurul Hidayat, Direktur Keuangan PT AMGM sekaligus disebut terkait dengan PT Reflesia.
5. Lalu Angga Niti Firdaus dari PT Reflesia.
6. Notaris Jajuli.
7. Paton, ajudan Bupati.
8. Samiun, sopir Sudirman.
9. Tedy, kontraktor.
10. Aini Kurniawati, Direktur PT AMA.
11. Lalu Pandi, sopir Bupati.
12. Andi Murad, sopir Bupati.
13. Pobi, Pokja ULP/PBJ.
14. Munawir Haris, kontraktor CV Dias.
15. Satria Adha Arahan, ajudan Sudirman.
16. Lalu Aga Farabi dari Dispenda.
17. H. Rizki, Kepala Dinas Kominfotik Lombok Barat.
18. Edy, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR.
19. Edy, ajudan Sudirman.
20. Maman Rahman, yang disebut sebagai orang dekat Bupati.
21. Agus Satra, Kepala BKAD Kabupaten Lombok Barat, yang dikabarkan menyusul menjalani pemeriksaan.
Meski demikian, daftar tersebut masih berdasarkan informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh KPK. Hingga kini belum diketahui apakah mereka berstatus sebagai saksi, pihak yang diamankan, atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dalam OTT tersebut, penyidik KPK juga dikabarkan mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen penting, serta sejumlah kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah diusut.
KPK menegaskan konstruksi perkara, identitas tersangka, beserta peran masing-masing pihak akan diumumkan setelah proses pemeriksaan intensif dan gelar perkara selesai dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Publik kini menanti pengumuman resmi KPK. Jika dugaan praktik suap proyek ini terbukti, kasus tersebut berpotensi menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah mengguncang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan membuka tabir dugaan permainan dalam pengadaan proyek daerah yang selama ini luput dari sorotan.
