banner 728x250

Akhirnya “Sang Abah” Mantan Pimpinan Ponpes Abul Barokat Abah Sumar Kini Jadi Tersangka

Foto : (kiri) salah satu mantan santri yang diduga telah mengalami pelecehan seksual oleh "abah" dan (kanan) sang abah Mantan Pimpinan Ponpes Abul Barokat
banner 120x600
banner 468x60

LOMBOK TENGAH |isnews.net| — Babak baru kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret mantan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Abul Barokat Wannafahat Bunkate, Lombok Tengah, akhirnya terbuka. Polisi resmi menetapkan M. Imanuddin Sumar sebagai tersangka.

Penetapan itu menjadi perkembangan paling serius dalam perkara yang sebelumnya masih berada dalam tahap penyelidikan. Kini, kasus tersebut telah bergerak ke ranah penyidikan dan status hukum mantan pimpinan ponpes itu berubah secara signifikan.

banner 325x300

Kasi Humas Polresta Lombok Tengah, Iptu Lalu Brata Kusnadi, membenarkan penetapan tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2026.

“Iya, hari ini mantan pimpinan ponpes jadi tersangka,” kata Brata.

Pernyataan tersebut sekaligus mengakhiri teka-teki mengenai perkembangan terbaru perkara yang tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Lombok Tengah.

Namun polisi belum membuka seluruh kartu.

M. Imanuddin Sumar masih menjalani pemeriksaan di Unit PPA Satreskrim Polresta Lombok Tengah. Penyidik masih mendalami perkara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk mengenai penahanan dan pasal yang akan disangkakan.

“Untuk penahanan dan pasal yang disangkakan, nanti kami informasikan lebih lanjut. Karena pemeriksaan masih berjalan,” ujar Brata.

Artinya, perkara ini belum selesai. Justru memasuki fase yang jauh lebih menentukan.

Perjalanan kasus ini tidak terjadi secara tiba-tiba.

Polisi sebelumnya melakukan penyelidikan terhadap dugaan kekerasan seksual tersebut. Setelah proses pendalaman, perkara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 25 September 2026.

Kenaikan status menjadi penyidikan menunjukkan perkara tersebut telah memasuki tahap penanganan yang lebih serius. Kini, dengan ditetapkannya M. Imanuddin Sumar sebagai tersangka, perhatian publik semakin tertuju pada bagaimana penyidik membongkar konstruksi perkara secara utuh.

Siapa yang menjadi korban? Apa rangkaian peristiwa yang diduga terjadi? Bukti apa yang telah dikantongi penyidik? Bagaimana keterangan para pihak? Dan pasal apa yang akhirnya akan digunakan?

Semua pertanyaan itu kini menunggu jawaban resmi dari kepolisian.

Publik berhak mendapatkan informasi yang jelas, tetapi pada saat yang sama proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan tersangka tentu bukan garis akhir. Justru setelah status tersangka ditetapkan, tantangan penyidik semakin berat. Polisi harus mampu membuktikan konstruksi perkara secara profesional, objektif, dan transparan.

Jika bukti-bukti yang dimiliki memang kuat, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Status seseorang, kedudukannya di masyarakat, latar belakang keagamaan, maupun pengaruh sosial tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum.

Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh berubah menjadi penghakiman massa.

Di sinilah integritas aparat penegak hukum diuji.

Kasus dugaan kekerasan seksual memiliki sensitivitas yang sangat tinggi. Apalagi ketika perkara tersebut dikaitkan dengan lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.

Pesantren selama ini dipercaya masyarakat sebagai tempat menimba ilmu, membentuk karakter, memperdalam agama, sekaligus membangun akhlak generasi muda.

Karena itu, jika benar terdapat dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, persoalannya bukan hanya menyangkut individu. Ada persoalan kepercayaan publik, perlindungan terhadap korban, serta tanggung jawab moral lembaga pendidikan.

Kini masyarakat menunggu langkah Polresta Lombok Tengah berikutnya.

Apakah tersangka akan ditahan?

Pasal apa yang akan dikenakan?

Apakah penyidik akan mengungkap secara transparan kronologi perkara?

Sejauh mana bukti-bukti telah dikantongi?

Dan yang paling penting, apakah proses hukum akan benar-benar membawa perkara ini sampai pada titik terang?

Pertanyaan tersebut sangat wajar muncul karena kasus dugaan kekerasan seksual tidak boleh ditangani setengah hati.

Korban, jika memang ada, membutuhkan perlindungan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Dan institusi penegak hukum dituntut membuktikan bahwa hukum bekerja untuk semua orang.

Namun satu prinsip juga harus tetap berdiri kokoh, penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah. Kesalahan atau tidaknya M. Imanuddin Sumar tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan putusan pengadilan.

Karena itu, pemberitaan maupun reaksi publik harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Tetapi penghormatan terhadap asas tersebut bukan berarti kasus boleh dibiarkan menggantung.

Kini nama M. Imanuddin Sumar telah masuk ke tahap baru dalam perkara tersebut.

Dari proses penyelidikan, kasus meningkat menjadi penyidikan pada 25 September 2026. Kurang lebih sebelas hari kemudian, tepatnya 6 Oktober 2026, polisi mengumumkan bahwa mantan pimpinan Ponpes Abul Barokat Wannafahat Bunkate itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

Perubahan status tersebut menjadi sinyal bahwa penyidik tidak sedang bermain-main dengan perkara yang mereka tangani.

Namun publik tidak cukup hanya diberi kabar bahwa seseorang telah menjadi tersangka.

Jika memang dugaan tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, proses hukum harus ditegakkan sampai tuntas.

Jika masih ada fakta yang belum terungkap, penyidik harus membongkarnya.

Dan jika nantinya proses pembuktian menghasilkan kesimpulan berbeda, hukum pula yang harus menjadi penentu.

Sebab pada akhirnya, kasus ini bukan sekadar tentang seorang mantan pimpinan pondok pesantren yang kini berstatus tersangka.

Ini tentang keberanian hukum mengungkap kebenaran, perlindungan terhadap mereka yang rentan, dan kesanggupan negara memastikan bahwa tidak ada satu pun orang yang berada di atas hukum.

Babak baru telah dimulai. Kini masyarakat menunggu: apakah kasus ini benar-benar akan dibuka sampai ke akar-akarnya, atau berhenti sebagai satu lagi perkara yang hanya ramai di awal lalu kehilangan jejak di tengah jalan?

________________________________________________________________________

CENTRAL LOMBOK | isnews.net  |— A new chapter has unfolded in the alleged sexual assault case involving the former head of Abul Barokat Wannafahat Bunkate Islamic Boarding School (Ponpes) in Central Lombok. Police have officially named M. Imanuddin Sumar a suspect.

The designation marks the most significant development in a case that had previously remained at the preliminary investigation stage. The case has now moved into a formal investigation, and the former Islamic boarding school leader’s legal status has changed significantly.

Head of Public Relations at the Central Lombok Police, Inspector Lalu Brata Kusnadi, confirmed the designation on Tuesday, October 6, 2026.

“Yes, today the former head of the Islamic boarding school has been named a suspect,” Brata said.

His statement also puts an end to speculation surrounding the latest developments in the case being handled by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Central Lombok Police Criminal Investigation Department.

However, the police have yet to reveal all the details.

M. Imanuddin Sumar is still undergoing questioning by investigators from the PPA Unit of the Central Lombok Police Criminal Investigation Department. Investigators are continuing to examine the case before determining the next legal steps, including whether he will be detained and which criminal provisions will be brought against him.

“As for detention and the charges to be brought, we will provide further information later, as questioning is still ongoing,” Brata said.

This means the case is far from over. Instead, it is entering a much more decisive phase.

The case did not emerge overnight.

Police had previously conducted a preliminary investigation into the alleged sexual assault. Following further examination, the case was officially upgraded to the investigation stage on September 25, 2026.

The upgrade indicates that the case has entered a more serious phase of law enforcement proceedings. Now, with M. Imanuddin Sumar named a suspect, public attention is increasingly focused on how investigators will uncover the full circumstances and structure of the alleged case.

Who is the alleged victim? What sequence of events is believed to have taken place? What evidence have investigators obtained? What have the parties involved said? And which criminal provisions will ultimately be applied?

All these questions are now awaiting official answers from the police.

The public has the right to clear information. At the same time, however, the legal process must proceed on the basis of admissible evidence and applicable laws and regulations.

The designation of a suspect is certainly not the end of the process. In fact, once a suspect has been named, the challenge facing investigators becomes even greater. Police must be able to establish the facts of the case professionally, objectively, and transparently.

If the evidence is indeed strong, the legal process must proceed without discrimination.

A person’s status, position in society, religious background, or social influence must never become a shield against the law.

Conversely, the legal process must not turn into a trial by public opinion.

This is where the integrity of law enforcement officials is put to the test.

Alleged sexual assault cases are highly sensitive, particularly when they are associated with religious educational institutions.

Islamic boarding schools have long been trusted by the public as places to acquire knowledge, build character, deepen religious understanding, and develop the moral values of the younger generation.

Therefore, if allegations of sexual assault within an educational institution are substantiated, the issue goes beyond the individuals involved. It also concerns public trust, victim protection, and the moral responsibility of educational institutions.

The public is now waiting for the Central Lombok Police to take its next steps.

Will the suspect be detained?

What criminal provisions will be applied?

Will investigators disclose the chronology of the case transparently?

How much evidence have they gathered?

And, most importantly, will the legal process genuinely bring this case to a clear conclusion?

These are entirely reasonable questions, because an alleged sexual assault case must never be handled half-heartedly.

The victim, if there is one, needs protection. The public needs legal certainty. And law enforcement institutions must demonstrate that the law works equally for everyone.

However, one principle must also remain firmly upheld: being named a suspect does not mean that a person has been declared guilty. Whether M. Imanuddin Sumar is guilty or not must still be established through legal proceedings and a court ruling.

For this reason, both media coverage and public reactions must continue to respect the presumption of innocence.

But respecting that principle does not mean allowing the case to remain unresolved.

M. Imanuddin Sumar’s name has now entered a new stage in the proceedings.

The case was upgraded from a preliminary inquiry to a formal investigation on September 25, 2026. Approximately eleven days later, on October 6, 2026, police announced that the former head of Abul Barokat Wannafahat Bunkate Islamic Boarding School had been named a suspect.

This change in status signals that investigators are treating the case seriously.

However, the public cannot be satisfied with merely being informed that someone has been named a suspect.

If the alleged criminal offense is proven through valid evidence, the legal process must be enforced to its fullest extent.

If there are still facts that have not been uncovered, investigators must bring them to light.

And if the evidentiary process eventually leads to a different conclusion, the law must remain the ultimate determinant.

Because, ultimately, this case is not merely about a former Islamic boarding school leader who is now a suspect.

It is about the courage of the law to uncover the truth, the protection of vulnerable individuals, and the state’s ability to ensure that no one stands above the law.

A new chapter has begun. Now the public is waiting: will this case truly be investigated down to its roots, or will it become yet another case that attracts widespread attention at the beginning, only to fade away and lose its trail along the way?

 

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *