JAKARTA |isnews.net| – Keputusan Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026) mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Is Karyanto, Ketua Pandawa Lima NTB, relawan nasional pemenangan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Is Karyanto menilai keputusan Gibran tersebut merupakan langkah kesatria yang mencerminkan sikap seorang negarawan, penuh tanggung jawab, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Menurut Is Karyanto, keputusan mundur dari jabatan setinggi Wakil Presiden bukanlah perkara sederhana. Jabatan tersebut merupakan amanah besar yang diperoleh melalui proses demokrasi dan memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Namun, ketika situasi politik dan persoalan kenegaraan membutuhkan penyelesaian, kepentingan bangsa seharusnya ditempatkan lebih tinggi daripada ego pribadi maupun ego sentral kekuasaan.
“Menurut saya, ini langkah kesatria. Gibran menunjukkan sikap seorang negarawan yang berani mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” demikian pandangan Is Karyanto.
Is Karyanto memandang, keputusan tersebut harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, bukan semata-mata persoalan siapa yang menduduki kursi Wakil Presiden.
Baginya, persoalan yang berlarut-larut dalam dinamika politik nasional berpotensi menyedot anggaran pemerintahan yang pasti besar, misal untuk rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR RI saja akan sangat besar anggaran yang diperlukan, belum lagi dampak sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, mengganggu konsentrasi penyelenggara negara, dan menghambat perhatian terhadap agenda pembangunan yang jauh lebih penting.
Ia bahkan menyoroti potensi besarnya anggaran negara yang harus dikeluarkan apabila konflik politik dan proses penyelesaiannya terus berlangsung tanpa kepastian.
“Bayangkan kalau persoalan ini terus berlarut-larut. Berapa besar energi pemerintahan yang terkuras? Berapa banyak anggaran negara yang harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Padahal uang negara seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan rakyat, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, negara tidak boleh terus-menerus tersandera oleh pertarungan kepentingan politik. Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan publik harus terjaga, dan program pembangunan nasional tidak boleh menjadi korban dari konflik elite.
Is Karyanto menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama setiap pengambilan keputusan politik.
Sebagai Ketua Pandawa Lima NTB yang ikut berjuang memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Is Karyanto mengaku memahami bahwa keputusan politik selalu memiliki konsekuensi.
Namun, menurutnya, dukungan politik tidak boleh membuat seseorang kehilangan kejernihan dalam melihat persoalan bangsa.
Ia menilai loyalitas terhadap pasangan yang pernah didukung dalam kontestasi politik tidak berarti harus membenarkan seluruh keadaan tanpa mempertimbangkan kepentingan negara.
Justru, seorang relawan harus memiliki kedewasaan politik untuk menempatkan kepentingan nasional di atas fanatisme terhadap figur.
“Ketika kami berjuang memenangkan Prabowo-Gibran pada 2024, tentu harapan kami adalah Indonesia menjadi lebih baik. Karena itu, ketika ada keputusan yang diambil dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara, kita harus melihatnya secara objektif. Jangan semuanya diukur dari kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada kemenangan elektoral. Demokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang stabil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Is Karyanto mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan bernegara. Jabatan merupakan instrumen untuk mengabdi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Karena itu, seorang pemimpin harus memiliki keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi dinilai perlu untuk kepentingan yang lebih besar.
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah, mulai dari persoalan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Persoalan-persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah, bukan justru tersisihkan oleh konflik politik yang berkepanjangan.
Ia berharap seluruh elite politik dapat menahan diri dan memberikan ruang bagi proses penyelesaian persoalan kenegaraan melalui mekanisme konstitusional.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk memperebutkan jabatan, sementara rakyat masih menunggu solusi atas persoalan kehidupan mereka. Negara ini jauh lebih besar daripada kepentingan satu orang, satu kelompok, atau satu partai politik,” katanya.
Di sisi lain, Is Karyanto berharap keputusan Gibran dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Menurutnya, seluruh pihak harus menghormati konstitusi dan tidak memperkeruh situasi dengan kepentingan politik masing-masing.
Sebagaimana diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR Ahmad Muzani juga telah mengonfirmasi penerimaan surat tersebut dan menyampaikan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti proses selanjutnya.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Bagi Is Karyanto, momentum ini seharusnya menjadi pelajaran politik bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kekuasaan harus selalu tunduk pada kepentingan negara dan rakyat.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif, menjaga stabilitas nasional, dan memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan.
“Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena persoalan politik. Rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan pertarungan kepentingan yang tidak berkesudahan. Kepentingan bangsa dan negara harus selalu berada di atas ego pribadi maupun ego kekuasaan,” pungkas Is Karyanto.
Pada akhirnya, dinamika politik ini menjadi ujian kedewasaan demokrasi Indonesia. Sebab, ukuran seorang negarawan bukan semata-mata seberapa lama seseorang bertahan di kursi kekuasaan, melainkan seberapa besar keberaniannya mengambil keputusan demi kepentingan bangsa dan negara.
