MATARAM | isnews.net | – Tidak semua orang tergiur ketika berbicara tentang jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Di tengah politik yang kerap diwarnai perebutan kekuasaan dan ambisi menduduki kursi strategis, Is Karyanto justru menyatakan tidak tertarik menerima tawaran untuk menggantikan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Alasannya terbilang tidak biasa. Is Karyanto mengaku masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan tanggung jawab yang sedang dijalankannya. Ia khawatir apabila menerima jabatan sebesar Wakil Presiden, dirinya tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada awak media ketika ditanya mengenai kesiapan dirinya apabila mendapat tawaran menggantikan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Alih-alih memberikan jawaban diplomatis tentang kesiapan mengemban amanah, Is Karyanto justru mengungkapkan sejumlah pertimbangan yang menurutnya tidak bisa dianggap sederhana.
“Saya ini orang sibuk. Saya khawatir kalau menerima jabatan sebesar itu justru tidak bisa maksimal mengurus bangsa dan negara. Menjadi Wakil Presiden bukan pekerjaan ringan yang bisa dijalankan hanya dengan modal keberanian atau keinginan menduduki jabatan,” demikian inti pernyataannya.
Bagi Is Karyanto, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi prestisius dalam struktur pemerintahan. Di balik fasilitas, protokoler, dan kehormatan negara, terdapat tanggung jawab besar yang menuntut kapasitas, konsentrasi, integritas, serta kemampuan menghadapi berbagai kepentingan politik.
Is Karyanto menilai tugas Wakil Presiden memiliki kompleksitas tersendiri. Terlebih, dalam praktik politik nasional, seorang pejabat negara tidak hanya berhadapan dengan persoalan pemerintahan, tetapi juga berbagai tekanan dan kepentingan politik.
Ia mengaku mencemaskan kemungkinan munculnya tekanan dari kalangan pejabat maupun politikus yang memiliki ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan.
Menurutnya, menghadapi berbagai kepentingan tersebut bukan perkara mudah, apalagi bagi seseorang yang tidak memiliki kendaraan politik berupa partai.
“Tekanan politik dari para pejabat dan politikus yang haus jabatan itu bisa sangat berbahaya bagi saya. Saya harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil tanggung jawab sebesar itu,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan pandangannya bahwa jabatan publik pada level tertinggi tidak cukup hanya bermodalkan popularitas atau kedekatan dengan kekuasaan. Ada realitas politik yang harus dihadapi, termasuk kompromi, tekanan, dan pertarungan kepentingan.
Ia juga menyinggung bahwa dirinya bukan berasal dari keluarga mantan presiden. Dengan kata lain, ia tidak memiliki latar belakang dinasti politik yang selama ini menjadi salah satu fenomena dalam perjalanan politik Indonesia.
Meski demikian, latar belakang keluarga maupun status nonpartai bukanlah ukuran tunggal kemampuan seseorang untuk memimpin. Kapasitas, rekam jejak, integritas, dan legitimasi konstitusional tetap menjadi pertimbangan utama dalam jabatan kenegaraan.
Nama Is Karyanto bukan tanpa keterkaitan dengan dinamika politik nasional. Ia dikenal sebagai Ketua Pandawa Lima NTB yang terlibat dalam gerakan pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024.
Keterlibatannya dalam barisan pemenangan tersebut menjadi latar belakang yang menarik ketika namanya dikaitkan dengan kemungkinan menggantikan posisi Gibran.
Namun, dukungan politik dalam sebuah kontestasi pemilihan presiden tidak serta-merta berarti seseorang harus bersedia menduduki jabatan pemerintahan. Bagi Is Karyanto, mendukung pasangan calon dalam pemilu dan menerima tanggung jawab sebagai pejabat negara merupakan dua hal yang berbeda.
Ia tampaknya ingin menegaskan bahwa loyalitas politik tidak harus diterjemahkan menjadi ambisi memperoleh kekuasaan atau jabatan.
Sikap tersebut menjadi menarik untuk dicermati di tengah budaya politik yang sering kali memperlihatkan bagaimana dukungan dalam kontestasi elektoral berujung pada tuntutan balas jasa politik, pembagian posisi, hingga perebutan pengaruh dalam pemerintahan.
Pernyataan Is Karyanto tentu perlu ditempatkan secara proporsional. Secara konstitusional, penggantian Wakil Presiden bukan persoalan tawaran personal ataupun keputusan sepihak seseorang.
Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Karena itu, pernyataan mengenai kesiapan menggantikan Gibran harus dibedakan dari proses resmi ketatanegaraan.
Namun, di luar persoalan konstitusional tersebut, pernyataan Is Karyanto menghadirkan satu refleksi penting: apakah jabatan publik seharusnya dipandang sebagai kehormatan yang dikejar, atau tanggung jawab yang harus diukur berdasarkan kemampuan?
Di tengah politik yang tidak pernah sepi dari persaingan kekuasaan, sikap menolak jabatan dengan alasan tidak mampu memberikan pengabdian secara maksimal menjadi pernyataan yang patut dicermati.
Sebab, bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang berambisi menduduki kursi kekuasaan. Indonesia juga membutuhkan figur yang memahami bahwa jabatan bukan hadiah, bukan fasilitas untuk memperbesar pengaruh, dan bukan pula panggung untuk memuaskan kepentingan pribadi.
Pada akhirnya, pernyataan Is Karyanto menjadi pengingat bahwa tidak semua orang harus mengejar jabatan tertinggi untuk membuktikan kecintaan terhadap bangsa.
Baginya, daripada menerima jabatan besar tetapi tidak mampu bekerja maksimal, lebih baik mengakui keterbatasan sejak awal.
Sebuah sikap yang, di tengah hiruk-pikuk politik kekuasaan, justru menghadirkan pertanyaan mendasar: masihkah jabatan dipandang sebagai amanah, atau sudah terlalu sering diperlakukan sebagai rebutan?
