Mataram, Is News.Net – Terkait statment yang lontarkan saat acara bincang kamisan, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Sadimin mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa apa yang disampaikan harus dipahami secara utuh dengan penjelasan berikutnya.
Kadis PUPR Provinsi NTB didampingi Kepala Dinas Kominfo NTB Yusron Hadi, Sadimin kembali menerangkan bahwa pemerataan pembangunan harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan. Karena anggaran terbatas maka penanganan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang lebih penting didahulukan karena anggaran yang ada tidak bisa mengkaver semuanya tidak ada dikotomi antara pulau lombok dan pulau sumbawa “Maksud kalimat saya pada saat diskusi tersebut karena panjang jalan Provinsi di pulau Sumbawa jauh lebih panjang di banding jalan provinsi di Lombok, di sumbawa sepanjang 900 km lebih dan di pulau Lombok sepanjang 500 km lebih namun lalu lintas harian (LHR) di Sumbawa lebih rendah dibanding di Lombok misalnya jika ada jalan rusak namun kendaraan yang melewati jalan tersebut sangat sedikit maka karena keterbatasan anggaran maka memprioritaskan jalan yang rusak yang HR nya lebih ramai atau dilewati kendaraan lebih banyak,” kecuali ndak ada alternatif, jalan tersebut satu-satunya maka tetap harus dikerjakan,” terangnya. Kamis, (27/11) dikutip dari media Dtulis.com.
Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pada tahun ini pembangunan lebih banyak di Sumbawa dari pada di Lombok. “Kalo di Sumbawa ada 3 paket besar besar yakni di Simpang Tano-senteluk 32 Miliar, Lunyuk 20 Miliar, dan Doro O’o sebesar 6 Miliar,” jelasnya.
Adapun itu, Kadis PUPR NTB Sadimin juga menambahkan bahwa selain paket besar ada juga paket – paket kecil seperti paket pokok pikiran Dewan (Pokir).
“Tahun 2025 lebih banyak paket kegiatan di pulau Sumbawa dari pada di pulau Lombok, di Lombok sekitar 35 Miliar sedangkan di Sumbawa sekitar 58 Miliar,” ujar Kadis PUPR NTB Sadimin. (*).
