Tuban, Jawa Timur | isnews.net | Kejadian mengejutkan terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gerai yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa dan kolaborasi pesantren justru ditutup mendadak karena kisruh internal.
Penutupan gerai KDMP ini dilakukan tak lama setelah Pondok Pesantren Sunan Drajat—mitra tunggal koperasi tersebut—secara resmi memutus kerja sama. Keputusan sepihak ini diungkap oleh Direktur Perekonomian Ponpes Sunan Drajat, Anas Al Hifni, yang mengaku kecewa karena peran pesantren dalam proyek KDMP tidak diapresiasi secara pantas.
“Dalam sambutan Presiden Prabowo, tidak disebutkan sama sekali peran kami sebagai mitra kunci. Justru yang disebut-sebut adalah BUMN yang kami tahu tidak ada kontribusinya di lapangan,” ujar Anas dengan nada kecewa, Selasa (22/7/2025).
BACA JUGA :
Program Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu andalan Presiden Prabowo dalam rangka memberdayakan desa dan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Program ini diharapkan dapat menjadi etalase sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat desa dalam distribusi pangan dan produk lokal.
Namun, insiden di Tuban ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah program ini hanya kosmetik politik semata?
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kritik keras.
“Saya khawatir program ini hanya tampak megah dari luar, tetapi kosong di dalam. Jangan sampai Koperasi Desa Merah Putih ini hanya jadi panggung politik simbolik tanpa fondasi kuat,” tegas Mufti Anam kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
BACA JUGA :
Sri Mulyani Laporkan ke Prabowo: Defisit APBN 2025 Tembus 2,78%, Mendekati Batas Krisis?
koordinasi, dan mungkin juga ego sektoral. Program strategis sekelas KDMP seharusnya melibatkan semua mitra dengan penghargaan yang setara dan komunikasi yang baik—terutama bagi institusi pesantren yang menjadi tulang punggung komunitas lokal.
Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Airlangga, Dr. Anindya Paramita, menyebut peristiwa ini sebagai “wake-up call” bagi pemerintahan baru.
BACA JUGA :
“Jangan sampai ambisi Prabowo membangun ekonomi kerakyatan justru dikandaskan oleh kelalaian dalam membangun relasi yang inklusif. Peran pesantren itu bukan sekadar pelengkap—mereka adalah ekosistem,” tegasnya.
Pemerintah pusat hingga kini belum memberikan pernyataan resmi atas insiden memalukan ini. Namun sumber internal dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut bahwa mereka tengah berkoordinasi untuk menyelamatkan citra program KDMP secara nasional.
BACA JUGA :
“Jangan Berinvestasi Pariwisata di Lombok Tengah”: Seruan atau Himbauan?
Kasus yang terjadi di Koperasi Merah Putih (KMP) Desa Pucangan di Tuban, hanya salah satu masalah yang terdeteksi karena mencuat sebagai pemberitaan (informasi viral). Masalah-masalah lainnya berpotensi juga terjadi di 80 ribu lebih KMP yang baru saja diresmikan, yang proses pembentukannya terkesan top down dan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus terbuka menerima masukan dan kritik dari berbagai pihak bahwa persiapan yang dilakukan untuk mendirikan KMP secara massal di seluruh tanah air, memang kurang persiapan yang matang. Jika pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan tersebut, maka KMP yang menggunakan dana negara, berisiko terbengkalai dan bahkan memunculkan banyak masalah.
Desa Pucangan yang semula dirayakan sebagai proyek percontohan kini justru menjadi simbol kegagalan awal dari program koperasi desa yang ambisius.
